Selasa, 28 Mei 2013 pukul 20:20 WIB

Di Balik Antrean Solar

Penulis : Eko Prasetyo

Gila betul! Jalan Jenggolo, Kota Sidoarjo, yang biasa saya lewati siang itu macet parah. Penyebabnya adalah antrean kendaraan yang bertonase berat dekat SPBU Jenggolo. Keringat tak henti-hentinya mengucur. Apalagi, terik matahari pada pukul 11.00 tersebut begitu membakar.

Untungnya, saya mengendarai sepeda motor. Jadi, saya masih bisa mencari celah di antara barisan rapat kendaraan yang mengular dari arah Buduran sampai Jalan Jenggolo ke arah Alun-Alun Kota Sidoarjo.

Namun, upaya menembus kepadatan itu pun tidak mudah. Tak heran, banyak pengendara roda yang mencari jalan tikus.

Semula saya berniat pergi ke sebuah toko buku di Jalan Gajah Mada. Saya berangkat dari arah kawasan Sidokepung, Buduran, menuju kota. Namun, setelah keluar dari arah gudang materiil Zeni II TNI-AD di Buduran, saya langsung terjebak macet.

Rupanya, hari itu banyak truk dan trailer yang merana. Mereka antre solar yang saat ini sulit didapat. Di banyak SPBU, papan yang bertulisan ”Solar Habis” mudah didapati.

Kejadian ini pun berimbas pada transportasi umum seperti bus. Banyak bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang terpaksa ngendon di pool lantaran sulitnya mendapat solar. Terutama, solar bersubsidi.

Untuk membeli solar nonsubsidi, mereka merasa berat. Pasalnya, harganya mencapai lebih dari dua kali lipat, yakni Rp 10.700. Pemandangan macet karena banyak truk dan bus yang antre solar juga terlihat di SPBU di kawasan tol Surabaya–Sidoarjo.

Media massa mengabarkan, harga BBM jenis premium akan dinaikkan khusus untuk mobil pelat hitam. Yakni, dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500. Sementara premium subsidi tetap Rp 4.500, namun hanya diperuntukkan bagi roda dua dan angkutan umum.

Rencana kebijakan ini pun menuai reaksi beragam. Sebagian kalangan menilai, pemerintah kurang tegas. Sebab, kesannya pemilik mobil pribadi tetap diuntungkan. Mengapa mereka (pemilik mobil pribadi) tidak diwajibkan saja untuk membeli Pertamax tanpa terkecuali? Demikian kritik yang terlontar.

Di sisi lain, beberapa pihak meminta kuota untuk solar bersubsidi ditambah. Namun, hal ini mesti diberlakukan hanya untuk angkutan umum seperti bus. Sebab, tak terbayang jika akses transportasi tersendat lantaran banyak bus yang tidak beroperasi akibat sulitnya mendapat solar bersubsidi. Dampaknya, masyarakat juga yang dirugikan.

Saya sendiri melihat bahwa situasi ini mesti dikembalikan ke pribadi masing-masing. Ibaratnya, para pemilik kendaraan roda empat mesti tahu diri lah. Bisa beli mobil, masak beli BBM nonsubsidi saja nggak mampu?

http://samuderaislam.blogspot.com

Suka

Dipersilahkan untuk menyebarkan tulisan ini dalam bentuk apa pun, asalkan tetap menjaga kode etik dengan mencantumkan Eko Prasetyo sebagai penulisnya dan KotaSantri.com sebagai sumbernya.