Sabtu, 8 Juni 2013 pukul 12:00 WIB

Kejahatan Mestinya Tak Separah Ini

Penulis : Rahmat Hidayat Nasution

Hari demi hari, berita tentang kejahatan atau kriminal begitu menggema di negeri ini. Seakan-akan ketentraman dan keamanan sudah tak terasa lagi. khalayak terus menerus dihantui kekhawatiran dan ketakutan. Perampokan, pencurian, dan peredaran uang palsu sudah seperti santapan berita harian publik. Seolah-olah publik tengah berada di kondisi konflik yang tak terelakkan lagi. Sehingga tak sedikit publik bergumam, mengapa angka kriminalitas bisa terjadi begitu meningkat? Apakah tidak bisa diantisipasi? Siapakah seharusnya yang bertanggungjawab dalam hal ini?

Pertanyaan-pertanyaan di atas sejatinya memiliki jawaban yang pasti. Karena aneka kriminal yang terjadi bukanlah baru pertama kali. Sudah seperti musiman. Jika demikian ihwalnya, seharusnya pihak kepolisian yang bertugas menjaga keamanan negeri ini bisa meminimalisirnya. Jika memang bisa, kenapa hingga hari ini masih begitu marak terjadi? Barangkali, hal ini disebabkan tubuh kepolisian RI lagi tak sehat.

Masa Aktif Kejahatan

Hemat penulis, meningkatnya angka kriminalitas di negeri ini kerap berhubungan dengan mendekati hari besar keagamaan, seperti lebaran, natal dan tahun baru. Jika sudah menjelang lebaran, pencurian dan perampokan sudah tercatat marak terjadi. Seperti halnya dengan peredaran uang palsu begitu marak terjadi, kala mendekati hari besar keagamaan dan Pemilu, baik saat pemilihan presiden maupun kepala daerah. Seharusnya, pihak kepoliasaan atau aparat keamanan negara melakukan perhatian besar terhadap tempat-tempat yang menjadi sasaran perampokan dan pencurian, serta begitu ketat mengawasi peredaran uang palsu.

Alasan penulis menilai bahwa maraknya kriminal terjadi menjelang hari besar keagamaan, tak terlepas dari masalah himpitan ekonomi. Seperti halnya terorisme terjadi lebih didasari karena permasalahan ideologi, maka kriminalitas terjadi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Selain itu, minim dan kendornya tingkat keamanan yang dilakukan kepolisian menyebabkan para pelaku kriminal semangat beraksi.

Tak berlebihan rasanya jika penulis menyatakan, bahwa perhatian kepolisian terhadap keamanan publik di negeri ini, seperti sedang menonton gerak polisi dalam film India. Sibuk melakukan penjagaan, bila sudah terjadi aksi kriminal. Padahal, para pelaku kriminal juga memiliki strategi yang teruji. Mereka akan beraksi hanya di saat pihak kepolisian tidak sedang aktif melakukan penjagaan. Saat penjagaan begitu ketat, mereka tak akan pernah berniat untuk melakukan kriminal. Karena mereka pun tak ingin mati konyol atau berbuat yang sia-sia.

Artinya, para pelaku kriminal juga memiliki pengalaman. Pengalaman itu yang menjadi titik keberanian mereka. Jika dahulu berhasil melakukan kriminal di saat menjelang lebaran, kemungkinan besar mereka juga akan melakukan hal yang sama pada menjelang lebaran akan datang. Andai dikatakan, mereka merampok atau melakukan pencurian digunakan untuk motif kejahatan yang lain, seperti melakukan aksi terorisme, tetap saja mereka akan mensetting waktu yang tepat dan di saat perhatian kepolisian begitu lengah.

Bagaimana pun juga, ini menjadi pelajaran yang harus dicatat benar-benar oleh kepolisian RI. Jangan sampai kriminal di negeri ini berubah menjadi makin masif, demonstratif dan nekat, sungguh sangat berbahaya. Tidak ada lagi rasa keamanan dan kenyamanan yang dijumpai publik nantinya. Bukan tidak mungkin, motivasi kriminal yang dilakukan para pelaku kriminal bisa menjadi imitation (tiruan) bagi publik yang ditimpa himpitan ekonomi dan pengangguran. Alasannya, mereka menyaksikan bahwa pihak kepolisian tak begitu ketat melakukan penjagaan terhadap keamanan publik. Padahal sudah sering kriminolog mengatakan, bahwa pelaku kriminal berani melakukan aksinya saat berada dalam lingkup ketertutupan kesempatan. Merasa terpinggirkan, sementara negara mengabaikan kebutuhan mereka. Melakukan kriminal ibarat eskapisme dan jalan pintas mendobrak ketertutupan.

Mencegah Kejahatan

M.A. Elliot (1986) mengatakan, bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku gagal dan melanggar hukum yang kemudian dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman denda karena perbuatan yang telah menyebabkan kerugian pada orang lain.

Berdasarkan pendapat Elliot di atas, maka langkah-langkah untuk melakukan pencegahan kejahatan atau kriminal dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, harus berjalannya hukum yang ketat terhadap pelaku kriminal sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada lagi tawar menawar. Jika masih terbuka peluang negoisasi atau damai, cenderung tak akan membuat pelaku kriminal merasa jera. Kedua, negara menyediakan pusat rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Tentunya, ini tak langsung dibina. Tetap juga harus menjalani prosedur merasakan hukuman, namun sifatnya mendidik. Dan pemerintah sendiri juga harus bisa membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya pro-kesejahteraan dan kemanusian bagi mereka. Artinya, pemerintah menciptakan solusi atas himpitan ekonomi yang dirasakan pelaku kriminal. Sehingga, tak ada hasrat mereka lagi untuk melakukan aksi kriminal. Ketiga, menstimulus publik dengan aneka iklan dan penjelasan, baik melalui media elektronik maupun media massa, ihwal efek negatif yang ditimbulkan pelaku kriminal. Sehingga, diharapkan, terciptanya respon yang positif bagi publik agar tidak terpengaruh untuk melakukan kriminal di saat himpitan ekonomi atau pengangguran terjadi.

Sedangkan dari pihak keamanan, diharuskan lebih serius lagi dalam melakukan pengamanan. Sehingga tak hanya sibuk menjaga keamanan saat telah terjadi kriminal, tapi jauh sebelum itu. Bahkan, jika isu terorisme tengah menjadi pemberitaan, maka pihak kepolisian juga melakukan keseriusan dalam menjaga keamanan di pusat-pusat tempat terjadinya kriminal, seperti bank, mall, toko perhiasan dsb, bukan hanya di hotel-hotel yang biasa menjadi sasaran para terorisme. Harapannya, agar publik tetap merasakan keamanan dan kenyamanan.

Penulis sepakat dengan apa yang dikatakan Ismatullah A. Nu’ad, bahwa pencegahan kejahatan, sejatinya, merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminalitas. Sehingga penyelesaian masalah kriminal, menurut Ismatullah, harus dilakukan dengan kompleks serta diiringi dengan kebijakan yang menyeluruh. Selain itu, pemerintah harus dengan segera melakukan penghapusan sebab-sebab atau kondisi-kondisi timbulnya kejahatan itu sendiri. (Republika, 26/8)

Oleh karena itu, perhatian intens dari pemerintah dan pihak kepolisian dalam pencegahan kriminal akan bisa meredam aksi kejahatan di negeri ini. Tentunya, berdasarkan aneka peristiwa kriminal yang terjadi dan masa biasanya terjadi aksi kriminal menjadi catatan penting bagi kepolisian untuk lebih meningkatkan penjagaan dan keamanan. Jika kepolisian lengah dan kontrol pemerintah terhadap pencegahan kriminal tidak serius, sudah dipastikan aneka kejahatan akan terjadi. Kalau sudah demikian, publik pun tak akan lagi mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan yang aman.

Suka

Dipersilahkan untuk menyebarkan tulisan ini dalam bentuk apa pun, asalkan tetap menjaga kode etik dengan mencantumkan Rahmat Hidayat Nasution sebagai penulisnya dan KotaSantri.com sebagai sumbernya.