Ibn. Athaillah : "Di antara tanda keberhasilan pada akhir perjuangan adalah berserah diri kepada Allah sejak permulaan "
Alamat Akun
http://noor.kotasantri.com
Bergabung
10 Februari 2009 pukul 13:00 WIB
Domisili
Jakarta Timur - DKI Jakarta
Pekerjaan
Swasta
Tulisan Noor Lainnya
Dana Zakat untuk Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin
2 Januari 2010 pukul 20:00 WIB
Qurban; Sebuah Implementasi Penegakkan Tauhid Sosial
25 November 2009 pukul 17:15 WIB
Ahlul Korup wal Jama'ah
19 September 2009 pukul 19:00 WIB
Hitam Putih Kampanye dan Propaganda
20 Juni 2009 pukul 20:00 WIB
Pelangi
Pelangi » Jurnal

Sabtu, 20 Februari 2010 pukul 20:45 WIB

Kriminalisasi untuk Praktek Kawin Sirri

Penulis : Noor Fajar Asa

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Jadi, pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana dan karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy).

Pertanyaan tentang kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada atau belum ditemukan. Persoalan kriminalisasi timbul karena di hadapan kita terdapat perbuatan yang berdimensi baru, sehingga muncul pertanyaan adakah hukumnya untuk perbuatan tersebut. Kesan yang muncul kemudian adalah terjadinya kekosongan hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut.

Kriminalisasi merupakan sebuah kosakata di bidang hukum, dan merupakan istilah di bidang hukum pidana pada khususnya. Karena itu, mari kita lihat arti kata kriminalisasi, atau criminalization dalam bahasa Inggris menurut Black’s Law dictionary, "The act or an instance of making a previously lawful act criminal by passing a statute."

Dari beberapa definisi di atas, dapat kita tentukan inti-inti dari kata kriminalisasi :

  1. ada perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan bias yang sah/legal/tidak melanggar hukum,
  2. adanya proses berupa kebijakan hukum/pemerintah,
  3. kebijakan tersebut menetapkan perbuatan yang sebelumnya sah/legal/tidak melanggar hukum menjadi sebuah perbuatan hukum yang melanggar hukum/perbuatan pidana/tindak pidana.

Maka terlihat bahwa objek dari sebuah proses kriminalisasi bukanlah orang maupun lembaga tertentu, melainkan sebuah perbuatan. Sehingga apabila selama ini kriminalisasi dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang untuk mendiskreditkan seseorang atau lembaga tertentu sebagai pelaku kriminal, hal itu telah melenceng dari konteks asli dari kata itu sendiri. Karena orang atau lembaga tidak bisa dikriminalisasikan. Yang dikriminalisasikan ialah perbuatannya. Itupun masih harus didahului dengan dikeluarkannya suatu kebijakan/peraturan yang menetapkan perbuatan tersebut secara spesifik sebagai sebuah tindak pidana secara resmi.

Menarik untuk dicermati di sini adalah bahwa salah satu persoalan perkawinan yang muncul di Indonesia yang mendapatkan sorotan cukup tajam dari masyarakat kaitannya dengan pengaturannya dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia adalah persoalan pernikahan sirri yang perbuatan tersebut akan “dikriminalkan“. Di satu sisi, pernikahan sirri sebagaimana dalam pengertiannya di Indonesia adalah sah dalam pandangan kitab-kitab fiqh yang selama ini menjadi pegangan mayoritas ummat Islam di Indonesia. Dan di sisi lain, negara melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengakui pernikahan tersebut karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernikahan yang demikian itu tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, bahkan pernikahan tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang akan diancam dengan hukuman denda.

***

Pengertian Nikah Sirri

Nikah sirri yang di dalam bahasa Arab disebut dengan nikah sirri, secara bahasa berarti menikah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Kata sirri dalam bahasa Arab berasal dari kata sirrun yang berarti rahasia.

Menurut arti terminologis, nikah sirri setidaknya mempunyai tiga pengertian, yaitu :

1. Pengertian yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, sebagaimana yang ditulis oleh Syaikh Mahmud Syaltut, ada dua bentuk nikah sirri, yaitu :
a) Akad pernikahan yang dilakukan tanpa saksi, tanpa publikasi, dan tanpa pencatatan. Para ahli fiqh bersepakat melarang nikah sirri semacam ini.
b) Akad pernikahan yang dihadiri oleh para saksi, tetapi mereka diharuskan untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai sahnya nikah sirri seperti ini, sebagian ulama seperti Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pesan agar saksi merahasiakan terjadinya pernikahan tidak berpengaruh terhadap sahnya akad nikah, sebab adanya saksi telah menjadikan nikah tersebut tidak sirri lagi (menjadi nikah ‘alaniyah). Sebagian ulama yang lain seperti Imam Malik dan ulama yang sependapat dengannya, berpendapat bahwa adanya pesan untuk merahasiakan pernikahan telah mencabut kesaksian dari ruh dan tujuan disyari'atkannya, yaitu publikasi (i’lan). Oleh karena itu, maka pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Hanabilah, hukum nikah sirri semacam ini adalah makruh.

2. Pengertian nikah sirri yang berkembang di kalangan mahasiswa maupun di kalangan gerakan keagamaan ataupun firqah-firqah yang ada di masyarakat muslim, khususnya di kalangan mudanya, adalah suatu akad pernikahan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan wali yang bukan wali nasab, melainkan cukup wali sesama mukmin, bisa guru, kyai, atau yang lain, dan disaksikan oleh para saksi yang diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, kecuali pada pihak-pihak tertentu. Dalam pernikahan ini, kedua mempelai ditekankan untuk sebisa mungkin tidak melakukan hubungan suami istri, melainkan cukup dengan bentuk-bentuk kemesraan selain hubungan suami istri. Apabila kedua mempelai telah merasa memiliki kemampuan yang cukup, maka dipersilahkan untuk melangsungkan pernikahan seperti yang diatur dalam hukum Islam.

3. Pengertian nikah sirri yang berkembang di kalangan ummat Islam Indonesia ada umumnya, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang terdapat dalam syari'at Islam, tetapi tanpa melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak dicatat dalam Akta Perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sirri sekarang ini sudah bukan perbuatan rahasia. Akhir-akhir ini, berbagai media massa begitu gencar mempublikasikan praktik perkawinan sirri di kalangan artis dan selebritis. Jika diungkap, sebetulnya tidak sedikit orang awam yang juga melakukannya. Mereka menganggap surat di bawah tangan sudah cukup sebagai bukti tertulisnya. Bagi mereka, yang terpenting adalah perkawinannya sah secara agama. Mereka pun tampak tidak merasa bersalah. Padahal sebenarnya mereka telah melanggar UU No. 1/1974 tentang Perkawinan walaupun sanksi pidananya sangat ringan.

Perkawinan sirri tidak ada dalam ajaran/hukum Islam, karena nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan adanya walimatul ursy (pesta perkawinan) agar khalayak ramai tahu bahwa fulan adalah suami fulanah.

Kenapa Perkawinan harus dipublikasikan kepada masyarakat?

Pernikahan yang mengundang banyak orang (dalam walimatul ursy, baca pesta perkawinan) otomatis dipublikasikan kepada banyak orang yang secara langsung ataupun tidak akan ikut mengontrol eksistensi perkawinan mereka, minimal tetangga, saudara, ataupun hanya kerabat dekat saja.

Fenomena yang terjadi di masyarakat kita, di antaranya melakukan kawin sirri dengan tujuan untuk menyembunyikan statusnya atau menjadikan seorang isteri atau suami simpanan. Kalau alasan pelakunya berdalih untuk menghindari perzinahan, kenapa tidak dilakukan secara resmi saja? Tentunya ada hal-hal yang disembunyikan, kalaulah boleh kita menduga-duga.

Adapun sekarang masalahnya adalah usulan mengkriminalisasi praktek kawin sirri, hal itu yang bersifat administratif. Biasanya dalam hukum yang normal, kesalahan administratif hukumannya pun administratif.

Prosedur pelaksanaan perkawinan sirri ini pun bisa dikatakan cukup mudah. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan sirri, cukup datang ketempat Kyai yang diinginkan dengan membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi. Biasanya, bagi Kyai, setelah menikahkan pasangan kawin sirri ini, Kyai menyarankan pada mereka agar segera mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat. Perkawinan sirri ini akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, yaitu hak dan kewajibannya tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri ini tidak dianggap sah menurut Undang-Undang. Tapi anak ini masih tetap mendapatkan perlindungan dari orangtuanya dan masih berhak mendapatkan pelayanan pendidikan seperti anak-anak yang lain. Pembagian harta benda dalam perkawinan hanya didasarkan pada hukum Islam, karena perkawinan yang mereka lakukan hanya berdasarkan pada hukum agama saja tanpa tunduk pada peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut Dr. Abdul Muth’i, beliau mengatakan secara historis-antropologis, akar tradisi kawin sirri dapat ditarik dari tradisi poligami yang berkembang dalam masyarakat feodalistik. Filosofi budaya feodal menempatkan supremasi laki-laki sebagai warga kelas satu dan subordinasi perempuan sebagai warga kelas dua. Perempuan diciptakan ”untuk” laki-laki. Posisi perempuan tidak lebih dari sekadar objek (maf'ul bih) atau pelengkap penyerta (maf'ul ma'ah).

Nilai perempuan sama halnya dengan harta benda. Kemakmuran dan prestasi identik dengan kekayaan harta, jumlah isteri, dan tingginya jabatan. Dalam kultur feodalisme aristokratik yang berbasis kerajaan, seorang raja atau sultan ”wajib” poligami. Selain seorang permaisuri, raja atau sultan memiliki selir sebagai ”ageman” yang tidak terbatas jumlahnya. Meskipun praktik dan motivasinya berbeda.

Dalam praktik kawin sirri, agama sering hanya dijadikan sebagai kedok atau legalisasi formal. Dalam Marriage Counselling, Prof. Dr. Dadang Hawari menilai praktik kawin sirri sekarang ini tidak lebih dari upaya sengaja untuk melegalisasi perselingkuhan dan poligami. Di Jakarta, Bogor, dan kota-kota lain, ditemukan hotel-hotel yang melakukan komersialisasi dan komodifikasi kawin sirri. Oleh para lelaki hidung belang yang diperbudak nafsu, kawin sirri adalah bentuk baru dari ”prostitusi religius”.

Pemahaman undang-undang perkawinan (UUP) No. 1/1974 yang tidak komprehensif. Pasal 2 UUP No. 1/1974 menyebutkan perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing mempelai. Berdasarkan pasal ini, banyak pasangan yang menikah secara ”agama”.

Mereka cukup menikah di depan ulama, kiai, ustadz, dan sebagainya dan tidak mencatatkan di kantor urusan agama (KUA). Dalam khazanah fikih klasik, tidak ada satu pun ulama mazhab yang memasukkan pencatatan sebagai syarat dan rukun perkawinan. Solusi konstitusional yang mengharuskan pencatatan perkawinan akan semakin kuat apabila dikaitkan dengan solusi religius. Perlu reinterpretasi konsep fikih klasik, khususnya tentang perkawinan. Tidak dimasukkan pencatatan sebagai syarat atau rukun perkawinan karena pada masa klasik belum ada lembaga birokrasi yang memadai. Masyarakat yang masih tinggi kejujurannya dan mobilitas yang terbatas membuat lembaga pencatat pernikahan tidak diperlukan.

Ajaran Islam tentang perkawinan, secara implisit, menghendaki keharusan pencatatan. Pertama, Al-Qur'an menegaskan agar setiap transaksi utang-piutang dalam jangka waktu tak terbatas dicatat dengan sebaiknya-baiknya. Analog dengan ini, perkawinan yang merupakan akad (transaksi) juga harus dicatat pula. Kedua, keharusan adanya saksi dalam pernikahan mengandung makna bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketiga, tuntunan tentang walimatu al-ursy yang diselenggarakan setelah perkawinan mengandung pesan agar perkawinan tercatat dengan baik (well-recorded) dalam memori kolektif masyarakat. Berdasarkan interpretasi ini, perkawinan yang tidak tercatat tidak sah menurut agama.

Sesuai konstitusi, negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negara. Negara wajib melindungi perempuan dan anak-anak dari pelaku kawin sirri. Tujuan syari'ah adalah untuk melindungi umat manusia dan menyelamatkan masyarakat dari kehancuran. Demi kemaslahatan umat dan masyarakat, biarlah perkawinan sirri menjadi sejarah feodalisme masa lalu.

Suka

Dipersilahkan untuk menyebarkan tulisan ini dalam bentuk apa pun, asalkan tetap menjaga kode etik dengan mencantumkan Noor Fajar Asa sebagai penulisnya dan KotaSantri.com sebagai sumbernya.

Achmad Husaery | swasta
Alhamdulillah, dengan adanya KotaSantri.com kita bisa melakukan Introspeksi diri.
KotaSantri.com © 2002 - 2022
Iklan  •  Jejaring  •  Kontak  •  Kru  •  Penulis  •  Profil  •  Sangkalan  •  Santri Peduli  •  Testimoni

Pemuatan Halaman dalam 0.0413 Detik

Tampilan Terbaik dengan Menggunakan Mozilla Firefox Versi 3.0.5 dan Resolusi 1024 x 768 Pixels