HR. At-Tirmidzi : "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari hati yang tidak pernah tunduk, dari do'a yang tidak didengar, dari jiwa (nafsu) yang tidak pernah merasa puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat."
Alamat Akun
http://noor.kotasantri.com
Bergabung
10 Februari 2009 pukul 13:00 WIB
Domisili
Jakarta Timur - DKI Jakarta
Pekerjaan
Swasta
Tulisan Noor Lainnya
Ahlul Korup wal Jama'ah
19 September 2009 pukul 19:00 WIB
Hitam Putih Kampanye dan Propaganda
20 Juni 2009 pukul 20:00 WIB
Menggali Kembali Pemahaman Tentang Fatwa
20 Februari 2009 pukul 05:22 WIB
Pelangi
Pelangi » Jurnal

Sabtu, 14 November 2009 pukul 19:12 WIB

Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Lahirnya UU Pornografi di Indonesia

Penulis : Noor Fajar Asa

Undang-Undang Pornografi merupakan suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi. Undang-undang ini disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008, setahun yang lalu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.

Dalam sebuah media massa diberitakan; Sebuah lembaga survei di Inggris, London School of Economic (LSE), mempublikasikan hasil survei mengenai kebiasaan online anak-anak Inggris. Hasil survei menyebutkan 51% anak-anak di Inggris pernah mengakses pornografi online. Angka ini lebih tinggi dari angka rata-rata di Benua Eropa yang mencapai 40%. Sementara itu di Amerika Serikat, sebagaimana dilansir Big News Network pada pertengahan Oktober 2008, pemerintah Negeri Paman Sam tengah gundah menghadapi berbagai kasus pornografi. Di negara adidaya itu pornografi kian meresahkan, karena melibatkan sebagian besar anak-anak.

Para pakar memperkirakan, sekurangnya ada 2 juta orang Inggris yang memiliki gambar yang masuk kategori pornografi. Bahkan, bisa jadi dari sebagian besar orang tidak menyadari bahwa mereka telah menyimpan materi yang melanggar hukum. Dalam rangka menghadapi kasus pornografi yang kian marak, Majelis Inggris segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Pidana yang di antaranya memuat 1 klausa tentang pornografi.

Sementara, di AS, para Internet Service Provider (ISP) dihimbau untuk menjadi penghalang melawan pornografi anak-anak. Untuk menjalankan misi ini, sebuah alat khusus disediakan guna memeriksa setiap file yang melewati jaringan penyedia internet. Software ini mampu mencocokkan gambar yang sudah dimasukkan ke dalam daftar gambar ilegal oleh pihak kepolisian, sehingga penyedia layanan internet bisa menyensor gambar-gambar yang berbau pornografi.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perjuangan memerangi pornografi ternyata tidak hanya menjadi komoditas Indonesia. Justru negara-negara yang selama ini dituding mensponsori penolakan UU Pornografi, telah lebih dulu memiliki regulasi yang mengatur pornografi. Amerika yang notabene negara liberal dan sekuler, ternyata sejak lama telah memiliki regulasi pornografi.

Saat ini, Amerika telah memiliki beberapa undang-undang pornografi seperti : CSEC (Children Sexual Exploitation Crimes), Child Pornography Prevention Act, Prosecutorial Remedies and Other Tools to End Exploitation of Children Today Act, sementara untuk negara bagian juga ada. Dari 50 negara bagiannya, hanya 4 yang belum memiliki undang-undang pornografi.

Sementara itu, Indonesia baru memiliki regulasi pornografi pada tahun 2008 lalu. Dari awal hingga disahkan, UU Pornografi tidak lepas dari pro-kontra. Hingga kini, kontroversi dan aksi penolakan masih terus berlanjut. Alasan penolakan terhadap UU Pornografi adalah karena dianggap bias gender, anti Pancasila, dan menolak kreativitas seni. Dan,alasan yang paling mengemuka adalah Pemberlakuan UU Pornografi berarti memaksakan ajaran Islam (Islamisasi).

Adanya pro kontra UU Pornografi menurut penulis disebabkan oleh banyak hal, baik dari yang mendukung maupun yang menolak undang-undang ini disahkan. Jika diringkas, ada 5 hal kemungkinan yang membuat undang-undang ini sampai 2 periode kepresidenan baru sah menjadi undang-undang.

Pertama, banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat, baik perorangan maupun lembaga, yang hingga menjelang undang-undang ini disahkan tercatat lebih dari 13 ribu surat dan jutaan SMS yang harus ditelaah oleh tim pendukung Pansus RUU Pornografi.

Kedua, pendukung undang-undang pornografi kurang percaya kepada Pansus terkait keseriusan penyelesaian RUU menjadi undang-undang dan substansi yang dibahas ada yang kurang berkenan menurut pendukung undang-undang ini.

Ketiga, pornografi merupakan sumber penghasilan dari beberapa pihak penentang undang-undang ini, sehingga dengan berbagai sumber dana yang dimiliki, mencoba segenap usaha untuk menggagalkan RUU pornografi menjadi undang-undang.

Keempat, ada kebocoran naskah akademik, dimana naskah akademik tersebut dianggap draft oleh pendukung dan penolak RUU. Pendukung RUU menganggap bahwa naskah akademik yang dianggap draft tidak sesuai dengan draft awal. Sedangkan penolak RUU memang tidak mau RUU menjadi undang-undang sejak dari awal.

Kelima, adanya pergantian Pansus yang intensif dikarenakan wafat, Pergantian antar Waktu, dan unsur kesengajaan agar pembahasan diulang-ulang untuk mengulur waktu.

Penulis menganggap bahwa sebagian masyarakat yang kontra terhadap undang-undang ini memiliki ketakutan yang berlebihan. Ketakutan akan pengekangan, tidak dapat berkreasi dan berekspresi lagi, membungkam kreatifitas, dan sebagainya. Yang jelas, lanjutnya, dengan tidak adanya undang-undang pornografi, moral bangsa rusak. Sedangkan dengan adanya undang-undang ini, ada harapan bahwa bangsa ini menjadi Indonesia seutuhnya sesuai semangat para pendiri negara ini.

Pemerintah memahami beberapa hal dalam pemberantasan pornografi telah dilakukan penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya, tetapi aturan yang ada belum memadai. Karena itu, dibutuhkan UU ini. Implementasi UU tentang Pornografi, menurut Menteri, akan terkait dengan sejumlah ketentuan hukum lainnya, termasuk UU No. 01/1946 tentang KUHP, UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, UU No. 40/2003 tentang Pers, serta UU No. 23/2003 tentang Perlindungan Anak.

Menteri Agama (Mahtuf Basuni) kala itu mengatakan, UU Pornografi telah memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak negatif pornografi. "Sesungguhnya UU ini merupakan perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif pornografi," katanya.

Prinsip dalam UU ini adalah non diskriminasi, sehingga nantinya UU ini berlaku tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta tidak dikhususkan untuk golongan tertentu. UU ini juga akan berlaku bagi siapa saja yang ada di wilayah Indonesia serta menempatkan semua WNI pada posisi yang sama di depan hukum.

UU tentang Pornografi juga menjaga prinsip kebhinekaan. Substansinya sudah memperhatikan adat istiadat, seni budaya, dan kebhinekaan di masyarakat Indonesia. "Kehadiran UU ini akan memelihara adat, istiadat, seni, dan budaya serta ritual-ritual di masyarakat. Ada indikasi telah terjadi kesalahpahaman dalam pemberlakuan UU Pornografi dengan mengidentikkan peraturan itu terhadap Islam. Pengidentikkan UU Pornografi itu dengan Islam dilakukan kelompok tertentu agar agama lain melakukan penolakan. Padahal Pemberlakuan UU Pornografi tidak dapat disamakan dengan proses Islamisasi. Karena UU itu bertujuan semata-mata untuk menjaga moral anak bangsa. Moral itu bersifat universal dan bukan hanya ada dalam Islam. Agama lain juga mengajarkan pentingnya menjaga nilai moral. Padahal UU Pornografi dimaksudkan untuk menjaga nilai moral yang ada di masyarakat agar tidak terpengaruh dengan kegiatan yang berbau pornografi."

Agama lain juga mewajibkan penganutnya menjaga moral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak tepat jika UU APP diartikan dengan kepentingan Islam semata, tapi sebagai negara yang masih menganut budaya ketimuran.

Sedikitnya ada tiga alasan mengapa kita sebagai bangsa dan negara yang besar ini membutuhkan UU Pornografi.

Pertama, UU ini dapat dijadikan komitmen dan cerminan dari upaya untuk mencapai tujuan dari bangsa dan negara. Dalam Pembukaan UUD 1945, jelas tertuang tentang landasan apa yang harus dijadikan pegangan dalam membangun bangsa dan negara ini ke depan. Maka sesungguhnya, kehadiran UU ini menjadi salah satu realisasi dan upaya mewujudkan cita-cita dari para pendiri bangsa ini, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pertanyaannya, mengapa selama ini perihal UU yang berkait dengan pornografi belum pernah dijadikan agenda pembahasan? Jawabnya tentu, bukan lantaran yang sebelum ini tidak ingin terjadi perpecahan, sebagaimana alasan mereka yang kontra terhadap UU ini, tapi lebih karena perhatian kita selama ini masih pada persoalan dasar bagaimana membangun bangsa dan negara ini ke depan lebih baik.

Kedua, sebagai framework dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan bangsa. Pertanyaannya, apakah tidak cukup dengan konvensi, norma kesusilaan, atau etika publik yang selama ini telah dijunjung tinggi di masyarakat kita? Perlu dipahami, baik konvensi, norma kesusilaan, maupun etika publik, sesungguhnya memiliki keterbatasan, bisa mengalami pasang-surut dan perubahan sesuai dengan dinamika di masyarakat. Atas kenyataan itulah, maka pilihan yang tepat untuk mengawal ke arah pembangunan bangsa dan negara ini lebih baik dalam tataran nilai dan kesusilaan diperlukan UU Pornografi sebagai framework.

Ketiga, sama-sama kita yakini, bahwa pembangunan karakter, jati diri bangsa sangatlah penting, strategis, dan untuk dewasa ini sangat mendesak. Karakter bangsa menggambarkan potensi dan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa dan menjadi modal yang sangat mahal. Sehingga, hal-hal yang menghambat dan mengganggu 'kemuliaan' jati diri harus dicegah. Harapannya, melalui UU Pornografi inilah maka bisa memperkuat tatakrama yang sudah ada di masyarakat yang selama ini dianggap cukup sebagai sebuah konvensi, norma kesusilaan, maupun etika publik. Mengapa UU Pornografi ini penting dan mendesak? Fakta di masyarakat menunjukkan persoalan terbesar terkait patologi sosial atau penyakit kemasyarakatan sering kali berkait dengan persoalan judi, minuman keras (termasuk narkoba), dan perzinahan, yang kesemuanya sangat berhimpitan dengan persoalan pornografi. Patologi sosial itu beserta turunannya bersifat kompleks dan memiliki dampak negatif luar biasa terhadap kualitas kesehatan kemasyarakatan, dan tentu ujung-ujungnya pada kualitas bangsa. Inilah salah satu alasan tentang penting dan urgensinya UU pornografi.

Dalam memahami kompleksitas patologi sosial, pendekatan Benefit Comparative (membandingkan besar kecilnya manfaat-mudharat) sering kali digunakan. Pendekatan ini memberikan pelajaran sangat menarik tentang pentingnya mengedepankan rasionalitas, keutuhan (comprehensiveness), moralitas, dan kedewasaan. Seseorang bisa membandingkan antara satu perkara dengan perkara lain dalam ranah kompleks memerlukan rasionalitas yang kuat, keutuhan dalam memandang persoalan, dan integritas moral yang tinggi.

Suka

Dipersilahkan untuk menyebarkan tulisan ini dalam bentuk apa pun, asalkan tetap menjaga kode etik dengan mencantumkan Noor Fajar Asa sebagai penulisnya dan KotaSantri.com sebagai sumbernya.

UmmuRaihanah | IRT, Wiraswasta
Inspiratif, banyak ilmu. Tampilan webnya sudah banyak berubah. Maju terus, tetap istiqomah. ;)
KotaSantri.com © 2002 - 2022
Iklan  •  Jejaring  •  Kontak  •  Kru  •  Penulis  •  Profil  •  Sangkalan  •  Santri Peduli  •  Testimoni

Pemuatan Halaman dalam 0.0503 Detik

Tampilan Terbaik dengan Menggunakan Mozilla Firefox Versi 3.0.5 dan Resolusi 1024 x 768 Pixels